berita acara penjelasan pekerjaan (BAP)

Pada postingan Saya hari ini adalah lanjutan dari contoh formulir pelaksanaan pekerjaan swakelola dan pelaksanaan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa, yang Saya posting kemarin.

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN ( BAP )

=============================================================

Nomor :………………………

Pada hari ini………………..…,tanggal………….,bulan……………,tahun……………,

pukul……….WIB bertempat di SKPD/Unit Kerja :………., yang bertandatangan di bawah ini :

...……………. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan PA atau

KPA pada Sekretariat Daerah Nomor…. tanggal…………melakukan rapat penjelasan

kegiatan swakelola Pemerintah lain Non Swadana pada :

nama kegiatan :

nama pekerjaan :

lokasi :

sumber dana :

tahun anggaran :

kode kegiatan :

Instansi Pemerintah lain yang diundang untuk mengikuti penjelasan pekerjaan tersebut

di atas sesuai dengan surat undangan Nomor…………..tanggal…………..sebagai

berikut :

No	Nama Instansi Pemerintah lain Non Swadana	Alamat	Hadir/ Tidak Hadir	Keterangan
1.
2.
3.

No                   Pertanyaan              Jawaban

1.

2.

3.

dst

Hadir Lainnya :

1. ………………………….( sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

2. ………………………….( sebagai …………………….. )

Penjelasan tambahan, perubahan atas isi dokumen adalah sebagai berikut :

1. syarat syarat umum perjanjian kerjasama

2. syarat syarat khusus perjanjian kerjasama

3. syarat syarat administrasi

4. syarat syarat teknis

5. lain-lain.

Setelah selesai penjelasan, bila dianggap perlu dilanjutkan dengan peninjauan lokasi

perencanaan kegiatan/pekerjaan.

Demikian Berita Acara Penjelasan (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani bersama wakil dari Instansi Pemerintah lain Non Swadana serta Pejabat

Pembuat Komitmen.

INSTANSI PEMERINTAH LAIN                                  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

( NON SWADANA )

(Nama Lengkap)                                                                    (Nama Lengkap)

         NIP                                                                                            NIP

Perjanjian kerja sama pengadaan swakelola Non Swadana

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN

SWAKELOLA NON SWADANA

===================================================

NOMOR : / / 20.....

nama kegiatan :

nama pekerjaan :

lokasi :

tahun anggaran :

kode kegiatan :

kode rekening :

Pada hari ini ........, tanggal ....... bulan ............. tahun ..........., kami yang

bertandatangan di bawah ini :

nama : ( Pejabat Pembuat Komitmen )

NIP : ……………………………………

jabatan : ……………………………………

alamat : ……………………………………

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan PA atau KPA pada

Sekretariat Daerah Nomor…......... tanggal………… yang untuk selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

nama : ..................................................

instansi pemerintah

lain (non swadana)

alamat : ..................................................

telepon : ……………………………………

dalam hal ini bertindak atas nama instansi pemerintah lain (non swadana)

....................... dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini keduabelah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama,

dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan ................. dengan ketentuanketentuan

sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian

    dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK

    KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat

    Perintah Kerja Sama ini.

2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK

    PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup

pekerjaan sebagai berikut :

a. .............................................................................................

b. ............................................................................................

c. .............................................................................................

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :

     a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

         Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali

         terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

     b. Peraturan Walikota ……………. Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

         Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa;

     c. Kesepakatan Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota …………….. dengan

         Instansi Pemerintah Lain ......................

(2) Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang

     lain, maka masing-masing mempunyai kekutan hukum dengan urutan sbb :

     a. Surat Perjanjian Kerjasama;

     b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Term Of Reference (TOR);

     c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;

     d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari PIHAK KEDUA dengan

persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama.............bulan terhitung

      sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan

      terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara

      serah terima pekerjaan.

(2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian

      Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/ pekerjaan

...................... tanpa seijin PIHAK PERTAMA, selama terkait dalam perjanjian kerja

maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

     a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik–baiknya dan penuh tanggung

         jawab.

     b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan

         perundangan.

     c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Term Of References

        (TOR) yang disusun PIHAK PERTAMA

     d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang

         lingkup dan tahapan pekerjaan)

     e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun

         keuangan sesuai progres pekerjaan.

     f. Membuat laporan hasil pekerjaan.

     g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat

         dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.

     h. (atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini).

     i. ......................................................................................................

     j. dst.

(2) PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut :

     a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus

        dipertanggung jawabkan (UYHD) yang besarannya merupakan biaya

         maksimal pekerjaan.

     b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya

         didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

     c. (atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini).

     d. ......................................................................................................

     e. dst.

(3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :

     a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh

         setelah pelaksanaan pekerjaan.

     b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak

         dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.

     c. (atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini).

     d. ......................................................................................................

     e. dst.

(4) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

     a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja

         Teknis PIHAK KEDUA

     b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun

         keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

     c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung

          jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada PIHAK KEDUA

        sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh

         PIHAK KEDUA

     d. (atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini).

     e. ......................................................................................................

Pasal 8

ATURAN PEMBAYARAN

(1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

     dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU menyerahkan seluruh atau 100% (seratus Persen) dari total biaya

     pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan anggaran bulanan yang telah

     disepakati sebagai mana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.

(3) Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya (maksimal) sebesar

     Rp. ………………….. (…………………………).

(4) Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah

     dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak

     pengajuan permohonan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

(1) Pertangung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh

      PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.

(2) Pertangungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak dua kali pada:

      a. Progres pekerjaan mencapai 50% (lima puluh persen)

      b. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)

(3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertib administrasi

     penyempurnaan dan pembenahanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara

     sepihak apabila PIHAK KEDUA :

     a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal

         ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas

         pekerjaannya.

     b. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambatlambatnya

        1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan

        yang selama ini ditangani.

Pasal 11

PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

      perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah

      pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3

     (tiga) anggota :

     a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA

     b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA

     c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak

(3) Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah

      pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing

     dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang

     sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap .......

     (.........).

(2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur

      lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA                                                     PIHAK PERTAMA,

Meterai                                                    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(Nama Lengkap)                                                   (Nama Lengkap)

                                                                                        NIP

A.2. FORMULIR PROSES PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN SWAKELOLA

HIBAH

Form – Telaah Staf

NOTA DINAS
===================================================

TELAAHAN STAF

Kepada : PA atau KPA pada Sekretariat Daerah

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen

Tanggal :

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Hibah

I. Pokok Persoalan

…………………………...........................................................................

II. Pra Anggapan

…………………………...........................................................................

III. Fakta dan Data

…………………………...........................................................................

IV. Analisa Permasalahan

…………………………...........................................................................

V. Kesimpulan

…………………………...........................................................................

VI. Saran Tindak

…………………………...........................................................................

Demikian menunggu arahan dan petunjuk lebih lanjut.

                                                                             PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

                                                                                        (Nama Lengkap)

                                                                                               Pangkat

                                                                                                   NIP

Untuk pengadaan swakelola (Hibah)

PEMERINTAH KOTA ................................

SKPD/UNIT KERJA

======================================================

KESEPAKATAN RENCANA KEGIATAN

NOMOR : / / 20 .....

Nama Kegiatan : .

Nama Pekerjaan : .

Lokasi : .

Tahun Anggaran : .

Kode Kegiatan : .

Kode Rekening : .

Pada hari ini ........, tanggal ....... bulan ............. tahun ..........., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PA atau KPA pada Sekretariat Daerah

Nip : ……………………………………

Jabatan : ……………………………………

Alamat : ……………………………………

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : ..................................................

Jabatan : .(jika ada) ..................................

Alamat : ..................................................

Telepon : ……………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan..............Kota Surabaya Tahun Anggaran..............pada (SKPD/Unit Kerja) ........, maka kedua belah pihak sepakat membuat kesepakatan rencana kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan

rencana kegiatan beserta lampirannya.

Pasal 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak bersama sama akan melaksanakan kegiatan.........yang terdiri dari :

a. ............................................................................................

b. .............................................................................................

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini didasarkan pada :

a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

    Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali

    terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

b. Peraturan Walikota nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

    Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama.............hari kalender

      terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan rencana kegiatan ini oleh

      kedua belah pihak.

(2) Lokasi kegiatan untuk tahun anggaran........berada di..............

.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

     a. ( Diisi sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini ).

     b. ......................................................................................................

     c. dst.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

...........................................................................................................

Pasal 7

PEMBIAYAAN DAN ATURAN PEMBAYARAN

(1) Nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp.............

      terbilang (.................)

(2) Pemberian dana hibah kegiatan dimaksud dilaksanakan berdasarkan Peraturan

      Walikota ...................... Nomor........Tahun....................(jika ada) beserta ketentuan

      yang berlaku

(3) Pemberian dana dilakukan melalui rekening ..........................

(4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan swakelola ini adalah pekerjaan konstruksi,

     maka aturan pembayaran mengikuti ketentuan sebagimana diatur dalam

     Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, khususnya

     pada lampiran I Bab III (Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dengan

     Swakelola).

Pasal 8

PENYESUAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Apabila dipandang perlu, PIHAK KEDUA dapat menyesuaikan pelaksanaan

   pekerjaan, setelah berkonsultasi serta mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan  berbagai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawaban.

(2) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini terdapat tambahan dan atau

     kesepakatan baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perubahan

     Kesepakatan Rencana Kegiatan.

Pasal 9

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang

      merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap komponen kegiatan sesuai

      jadwal pelaksanaan kegiatan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan

      dan pemanfaatan dana bantuan................kepada PIHAK PERTAMA di akhir

      kegiatan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

(1) Hal – hal yang belum tercantum dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan ini akan

     diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Kesepakatan Rencana Kegiatan ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan

      PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

(3) Kesepakatan Rencana Kegiatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing

     dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan

     hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam

     rangkap ....... (.........).

PIHAK KEDUA                                                                      PIHAK PERTAMA,

                                                                                PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MATERAI

(Nama Lengkap)                                                                   (Nama Lengkap)

NIP