Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota

UNDANG - UNDANG 

NOMOR 15 TAHUN 2011

Pasal 11

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota adalah :

a. warga Negara Indonesia;

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 ( tiga puluh lima ) tahun untuk calon anggota KPU dan

    berusia paling rendah 30 ( tiga puluh ) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /

    Kota;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

    Tahun 1945, dan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;

f.  berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau

    sederajat untuk calon anggota KPU kabupaten / Kota;

g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan

    bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan bagi anggota KPU

    Kabupaten / Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

h. mampu secara jasmani dan rohani;

i.  mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan

    Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

j.  tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

    tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih;

k. bersedia bekerja penuh waktu;

l.  bersedia tidak menduduki jabatan pilitik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara / Badan

    Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara pemilu;

PERATURAN KPU

NOMOR 2 TAHUN 2013

Pasal 20

(4) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, dengan menyampaikan dokumen

      masing - masing rangkap 6 ( enam ) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 ( lima ) fotokopi sebagai berikut :

      a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku;

      b. pasfoto berwarna 6 ( enam ) bulan terakhir ukuran 4 x 6 sebanyak 6 ( enam ) lembar;

      c. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;

      d. daftar riwayat hidup;

      e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang - Undan Dasar Negara Repu-

          blik Indonesia tahun 1945, dan cita - cita Proklamasi 17 agustus 1945, yang dibuat dan ditandatanga-

          ni di ats kertas bermaterai Rp. 6000.-;

      f.  foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan / dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

      g. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan / atau keahlian berkaitan dengan penyelengga-

          ra pemilu, kompetensi dan integritas;

      h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;

      i.  surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota par-

          tai politik dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan

          KPU Kabupaten / Kota pernah menjadi anggota partai politik;

      j.  surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memper-

          oleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

          ( lima ) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;

      k. surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang menduduki jabatan po-

          litik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah;

      l.  surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa

          keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000.-;

      m.surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha

          Milik Negara ( BUMN ) Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) selama masa keanggotaan yang dita-

          ndatangani di atas materai Rp. 6000.-;

      n. surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 ( satu ) ikatan perkawinan dengan sesama penyelengg-

          ara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri.

sumber : www.kpu-malukutengah.go.id