Contoh Karya Tulis Ujian Pindah Golongan Tingkat II. Judul : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

Cover. ........................
Kata Pengantar. ..........
Daftar Isi. ....................

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan dengan berbagai karakteristiknya ini tidak mudah dipecahkan tanpa adanya keterlibatan semua unsur. Karena, kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya, serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah: Pemda, Masyarakat dan kelompok peduli (LSM, swasta, perguruan tinggi, ulama/tokoh masyarakat, dan pers). Permasalahan kemiskinan hanya dapat ditanggulangi jika tiga komponen di atas saling kerjasama dalam semangat kebersamaan, dan berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah.

Seperti diketahui, bahwa pada awal tahun 2003, Pemerintah Indonesia mulai menyusun strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK) melalui proses inklusif yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah. Ketentuan mengenai proses penyusunan tersebut telah digariskan dalam dokumen interim strategi penanggulangan kemiskinan (I-SPK) yang diluncurkan pemerintah pada Januari 2003.

Di sini akan terlihat bagaimana peran pemda dalam membangun daerah menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada saat diberlakukannya UU No. 22/tahun 1999, tentang pemerintahan daerah (Otonomi Daerah), yang menimbulkan berbagai perbedaan persepsi tentang kebijakan pembangunan dan pola penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan derasnya arus pemikiran baru yang berkembang dalam jargon-jargon reformasi telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Seperti diketahui, bahwa pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 11-12% menjadi 8-10% pada tahun 2014 mendatang. Program tersebut dapat terlaksana jika setiap daerah juga mempunyai target penurunan angka kemiskinan, sebagai kontribusi untuk penurunan angka kemiskinan tingkat nasional (Finance.detik.com, 2012).

Pemerintah daerah dirasakan perlu untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan disetiap daerahnya, mencari solusi percepatan pengurangan kemiskinan dan kerjasama antar Provinsi dalam percepatan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara berkembang, terutama negara yang berjumlah penduduk besar. Bagi Indonesia, kemiskinan adalah masalah nasional, sehingga pemerintah berupaya memecahkan persoalan kemiskinan dengan berbagai program, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) melalui bantuan modal, Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), P2MPD, PPK serta P2KP, dan lain-lain. Namun, pada umumnya, hasil program belum bisa dikatakan cukup berarti, karena di berbagai tempat, jumlah orang miskin semakin bertambah. Bahkan, tetap menyisakan masalah sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antarpelaku program.

Di sisi lain urgensi penanggulangan masalah kemiskinan secara bersama-sama disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan sebuah aturan pelaksanaan melalui Inpres No. 5/Tahun 1993, mengenai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, mencakup tiga hal, yakni bantual modal, penyedian sarana dan prasarana lingkungan, dan pendampingan masyarakat dari berbagai program yang dilaksanakan ternyata masih memberikan porsi besar terhadap birokrasi, sehingga terkadang kurang maksimal.

Oleh karena itu, guna Mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan, termasuk kondisi sosial, infrastruktur fisik, akses terhadap pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan), dan akses terhadap peluang kerja dan usaha serta bagaimana mengkaji kapasitas pemangku kepentingan di daerah (pemerintah dan nonpemerintah) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta masukan bagi rencana pembangunan daerah oleh pemda, maka penulis melakukan penelitian dengan mengkaji beberapa referensi dan kemudian memaparkan melalui suatu karya ilmiah yang berjudul:

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

B. Identifikasi Masalah.
C. Metode Penulisan.

D. Sistematika Penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ...................................

B. ...................................

C. ...................................

D. ...................................

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. ...................................

B. ...................................

C. ...................................

D. ...................................

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA